Jakarta, Juli 2025 – Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh dari aliansi ekonomi negara-negara berkembang BRICS, yang kini beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, serta negara-negara baru seperti Indonesia, Mesir, dan Arab Saudi. Langkah strategis ini membuka peluang besar kerja sama perdagangan dan investasi, namun juga datang dengan konsekuensi geopolitik yang perlu dicermati, terutama oleh pelaku UMKM.
Masuknya Indonesia ke BRICS disambut positif sebagai upaya memperkuat posisi global Indonesia di tengah ketidakpastian tatanan ekonomi internasional yang selama ini didominasi negara-negara Barat. Bagi UMKM, hal ini bisa menjadi gerbang baru untuk memperluas pasar ekspor, khususnya ke negara-negara BRICS yang kini menyumbang lebih dari 40% populasi dunia dan sekitar 30% PDB global.
“Dengan masuknya ke BRICS, kita berpotensi memperoleh akses pasar yang lebih luas, kemudahan pembiayaan antarnegara anggota, dan peluang kolaborasi produksi lintas negara. Ini kabar baik bagi UMKM ekspor yang selama ini terhambat oleh struktur tarif dan logistik,” ujar Hendratmoko, Ketua Rumah Ekspor 37.
Peluang untuk UMKM Indonesia:
- Akses Pasar Baru:
Negara-negara BRICS seperti India, Afrika Selatan, dan Rusia menawarkan pasar non-tradisional yang terbuka untuk produk UMKM seperti makanan olahan, kerajinan tangan, herbal, dan tekstil. - Kemungkinan Pembiayaan Multilateral:
BRICS memiliki New Development Bank (NDB) yang bisa menjadi alternatif pembiayaan proyek, termasuk inkubator UMKM lintas negara. - Diversifikasi Pasar Ekspor:
UMKM tidak perlu hanya bergantung pada pasar AS dan Eropa. Anggota BRICS menjadi alternatif penting untuk mengurangi risiko geopolitik. - Kemitraan Produksi Bersama:
Peluang kolaborasi produksi dengan pelaku UMKM atau koperasi dari India atau Brasil yang memiliki keunggulan bahan baku atau teknologi tertentu.
Ancaman dari Sisi Geopolitik: Tarif AS untuk Anggota BRICS
Namun tidak semua pihak menyambut ekspansi BRICS dengan terbuka. Mantan Presiden AS Donald Trump, yang kembali mencalonkan diri untuk Pilpres 2024 dan kini unggul dalam polling, menyatakan niatnya untuk memberlakukan tarif tinggi bagi seluruh negara anggota BRICS yang menurutnya “melawan kepentingan dagang Amerika.”
Trump menyebut BRICS sebagai “blok anti-dolar” dan menyatakan bahwa negara yang berafiliasi dengannya bisa menghadapi “konsekuensi tarif” atas perdagangan mereka dengan AS. Ini tentu menjadi sinyal risiko bagi Indonesia, khususnya UMKM yang mengekspor ke AS seperti produk furnitur, makanan organik, dan tekstil.
Tantangan untuk UMKM Indonesia:
- Ketidakpastian Tarif dari AS:
UMKM yang bergantung pada pasar AS harus menyiapkan skenario diversifikasi atau transformasi produk. - Standar Ganda Regulasi Internasional:
BRICS dan Barat bisa memiliki standar mutu, sertifikasi, dan logistik yang berbeda. UMKM harus mampu adaptif dan fleksibel mengikuti perbedaan ini. - Geopolitik vs Ekspor Praktis:
Ketegangan diplomatik bisa berdampak langsung pada biaya ekspor, pengiriman barang, dan kepercayaan mitra dagang. - Persaingan Internal BRICS:
Meski sama-sama negara berkembang, UMKM Indonesia tetap harus bersaing dengan produsen dari India atau Brasil yang lebih dahulu memasuki pasar global.
Strategi yang Bisa Dilakukan oleh UMKM:
- Perkuat Branding Produk sebagai Produk Etik dan Hijau: Cocok untuk pasar BRICS dan Barat yang sensitif terhadap isu keberlanjutan.
- Gabung Program Pendampingan Ekspor: Seperti Rumah Ekspor 37, Kementerian Perdagangan, atau Kedutaan Besar RI di negara BRICS.
- Optimalkan Sertifikasi Internasional dan Label Halal untuk produk makanan, herbal, dan kosmetik.
- Tingkatkan Akses Digital dan Platform E-Commerce Internasional seperti Alibaba, Amazon Global, atau BRICS E-Commerce Hub.
Bergabungnya Indonesia dalam BRICS adalah langkah strategis jangka panjang, namun pelaku UMKM harus bersiap dengan adaptasi cepat. Di tengah ancaman tarif dari AS dan perubahan global, UMKM harus tangguh, inovatif, dan siap mengambil peluang dari kekuatan kolaboratif selatan global ini.
